Yuk Bayar PBB Tepat Waktu! Tapi Ketahui Dulu Nih Cara Bayar PBB dan Bagaimana Menghitung Nilainya

Batas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) sudah makin dekat: 31 Agustus! Hayo, segera dibayar tepat waktu kalau gak mau kena denda.

Denda keterlambatan bayar PBB adalah 2 persen dari nilai pajak per bulan. Misalnya PBB kita Rp 100 ribu. Bila telat bayar sebulan, kena denda 2 persen x Rp 100 ribu = Rp 2.000. Kalau setahun, tinggal kalikan 12.

Denda PBB 2 persen memang kelihatannya kecil. Tapi kalau dibiarkan menumpuk bakal makin memberatkan. Terlebih denda administratif ini cuma berlaku selama 24 bulan. Setelah 24 bulan PBB gak kunjung dibayar, siap-siap didatangi petugas pajak untuk ditagih.

Bahkan di DKI Jakarta berlaku kebijakan pemasangan plang penunggak pajak. Jadi, bila sudah ditagih tetap gak mau bayar, di depan rumah bakal dipasangi plang yang menerangkan bahwa si pemilik rumah belum bayar pajak.

Sanksi terakhir: rumah disita! Pada gak mau dong urusan PBB yang sebenarnya sepele ini malah bikin repot dan berujung penyitaan rumah?

cara bayar PBB
Oh nooo, gak mau dong rumah kita dikasih tanda kayak begini? (Rumah Disita / sinarharian)

Makanya, buruan lunasi PBB tepat waktu sebelum jatuh tempo. Toh, kini gak harus datang ke kantor pajak untuk bayar PBB.

Berkat perkembangan teknologi, bayar PBB pun bisa secara online. Mau offline atau online, tinggal sesuaikan dengan keinginan. Berikut ini penjelasan cara bayar PBB online dan offline:

1. Bayar offline

Metode ini mungkin sudah akrab dengan kita-kita semua. Namun buat pemilik hunian baru mungkin gak begitu. Secara umum, bayar PBB offline bisa dilakukan di:

– Kantor pos

– Bank yang ditunjuk, antara lain bank daerah setempat. Misalnya di Bandung, bayar di BJB.

– Petugas pemungut yang ditunjuk di kelurahan atau kantor desa.

Untuk membayar PBB, kita perlu membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB. SPPT biasanya dibagikan ke warga pada awal tahun lewat kelurahan atau ketua RT/RW setempat.

Di SPPT tertera nominal pajak yang mesti kita bayarkan serta Nomor Objek Pajak (NOP). Setelah membayar, kita akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan stempel yang menunjukkan bahwa PBB telah dilunasi.

cara bayar PBB
Duh manis banget senyumnya mbak, jadi pada rajin bayar PBB nih hehehe (Kantor Pos / online24jam)

Bila belum mendapat SPPT, bisa datang dengan SPPT tahun sebelumnya. Nah, kalau SPPT hilang, harus datang ke kantor Dinas Pendapatan Daerah setempat untuk minta print ulang. Biasanya syaratnya adalah membawa surat keterangan dari kelurahan serta fotokopi KTP dan KK.

2. Bayar online

Ini nih yang ditunggu-tunggu. Bayar PBB lebih simpel lewat online. Memang, belum semua bank diajak kerja sama oleh pemerintah daerah setempat untuk bayar PBB online.

Bisa dicek ke daerah masing-masing, bank mana saja yang sudah online dengan sistem PBB di sana. Adapun pembayaran PBB online bisa dilakukan via ATM maupun Internet banking.

Secara umum, tahap bayar PBB online via ATM maupun Internet banking adalah berikut ini:

– Masukkan kartu ATM, PIN, lalu pilih menu pembayaran

– Pilih menu pajak atau PBB

– Masukkan Nomor Objek Pajak

– Masukkan tahun pembayaran

– Muncul informasi tagihan pajak, lengkap dengan namanya

– Pastikan nama dan jumlah pajak sudah sesuai dengan SPPT

– Tekan bayar

– Simpan print out bukti pembayaran atau screen shot layar bila bayar via Internet banking

cara bayar PBB
Gak usah khawatir, bayar PBB lewat ATM juga bisa lho! (ATM / kaba12)

Cara Menghitung Nilai PBB

Sebagai wajib pajak, kita juga mesti kritis. Kita mesti tahu berapa nilai PBB untuk hunian yang kita tinggali.

Kalau asal bayar, jangan-jangan nominalnya salah. Ingat, petugas pajak juga manusia. Bisa saja ada kesalahan teknis.

Ada beberapa hal penting seputar nominal PBB yang mesti diketahui, yakni:

1. Tarif pajak berlaku 0,5 persen x Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
2. PBB dipengaruhi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Makin tinggi NJOP, PBB makin besar
3. Dasar penghitungan PBB adalah NJKP. Bila NJOP ≥ Rp 1.000.000.000, NJKP sebesar 40 persen. Jika NJOP < Rp 1.000.000.000, NJKP 20 persen
4. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) digunakan untuk mengurangi jumlah pajak yang dikenakan. Besarnya di tiap daerah berbeda, maksimal Rp 12 juta.

Rumus penghitungan PBB:

PBB Terutang = Tarif (0,5%) x NJKP

NJKP = NJOP – NJOPTKP

NJOP = NJOP Bumi + NJOP Bangunan

Berikut ini cara menghitung PBB dengan ilustrasi:

Sebuah bangunan rumah yang dimiliki Bu Santi di Madiun luasnya 100 meter persegi dengan luas bidang lahan 120 meter persegi. NJOP lahan (bumi) dan rumah (bangunan) sama, yakni Rp 1 juta per meter persegi.

PBB Bu Santi:

NJOP bumi 100 x Rp 1 juta = Rp 100 juta

NJOP bangunan 120 x Rp 1 juta = Rp 120 juta

NJOP sebagai dasar pengenaan = Rp 100 juta + Rp 120 juta = Rp 220 juta

NJOPTKP = Rp 12 juta

NJOP untuk penghitungan PBB = NJOP – NJOPTKP = Rp 220 juta – Rp 12 juta = Rp 208 juta

NJKP 20% (di bawah Rp 1 miliar) x Rp 208 juta = Rp 41.600.000

PBB terutang 0,5% x Rp 41.600.000= Rp 208.000.

Uang Rp 208.000 itu adalah anggaran untuk setahun PBB. Tentu tersedia uang sejumlah itu dong, gak perlu sampai ambil kredit tanpa agunan (KTA) segala.

Bayar pajak adalah kewajiban yang mesti ditunaikan demi pembangunan negara. Kebanyakan orang bukan gak mampu bayar, melainkan malas atau kurang mengerti cara bayar PBB tepat waktu.

Lantaran sudah diberi info di atas, sekarang sudah tahu dong konsekuensi kalau telat atau bahkan sengaja nunggak PBB? Masak mau ambil risiko rumah disita?

 

 

Yang terkait artikel ini:

[Baca: Fun Facts: 5 Fakta tentang Pajak Penghasilan yang Patut Kamu Ketahui]

[Baca: Gak Cuma Kena Pidana Pajak, Ini Risiko Gak Punya NPWP]

[Baca: Bayar Pajak Online Makin Gampang, Ngapain Pakai Calo]

[Baca: Gaji di Bawah Rp 3 Juta Gak Pede Meminjam KTA di Bank? Coba Pinjaman Dana Online Saja]