Sering Naik Go-Jek atau Grab, Ini Daftar Tarif Ojek Online Terbaru

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan aturan terkait besaran tarif atas dan bawah angkutan ojek online. Aturan ini ditetapkan oleh pemerintah dengan membagi tiga zona, yang akan berlaku pada 1 Mei 2019 mendatang.

“Kami pertimbangkan tiga hal, kepentingan pengemudi, profesi ojek online itu mulia. Sehingga perlu diatur, sudah banyak yang mendedikasikan profesinya sebagai pengemudi ojol. Berikutnya, kepentingan masyarkat, sebagai pelanggan harus dapat kenyamanan. Harga harus terjangkau,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi di Jakarta.

Adapun tarif batas bawah paling rendah ditetapkan sebesar Rp 1.850 per kilometer (km), sedangkan tarif batas atas paling tinggi ditetapkan sebesar Rp 2.600 per km.

Tarif Jabodetabek Termahal Se-Jawa

Dari aturan tersebut, tarif batas bawah zona I ditetapkan untuk wilayah Sumatera, Bali, Jawa (selain Jabodetabek) sebesar Rp 1.850 per km.

Sedangkan untuk batas bawah  zona II (Jabodetabek) ditetapkan sebesar Rp 2.000 per km. Sementara zona III meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa tenggara, Maluku, dan Papua, ditetapkan sebesar Rp 2.100 per km.

Sementara itu, untuk tarif batas atas tertinggi ditetapkan untuk zona III sebesar Rp 2.600 per km, kemudian zona II sebesar Rp 2.500 per km, dan zona I Rp 2.300 per km.

Budi mengatakan, untuk Jabodetabek rata-rata tarif ojek online untuk 4 km pertama Rp 8.000 hingga Rp 10.000.

“Jadi untuk batas bawah Rp 2.000 (per km). Untuk tarif batas atasnya Rp 2.500. Itu yang Jabodetabek (zona II),” ujar Budi di Jakarta.

Asuransi Kecelakaan

Menurutnya, penetapan tarif dilakukan oleh pemerintah guna memberikan perlindungan bagi konsumen dan pengemudi ojek online.

Selain itu, kata Budi, pihaknya juga mengatur asuransi kecelakaan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, hingga Jasa Raharja.

“Dalam keputusan ini, akan kami lakukan evaluasi tiga bulanan,” ujarnya.

Sementara itu, adanya penetapan tarif ini, Budi mengakui tak mungkin menyenangkan seluruh ouhak yang terlibat, akan tetapi telah mempertimbangkan segala masukan dan saran seluruh pihak, baik pengemudi, konsumen, hingga aplikator.

“Terkait dengan masalah tarif ini pendekatannya memang belum dapat menyenangkan semua pihak, kalau ada pihak yang merasa belum sesuai, kita masih buka forum diskusi,” jelasnya.

Menghindari Monopoli Pasar

Selain itu, pengaturan tarif ini juga upaya pemerintah dalam menjaga persaingan yang sehat antar perusahaan aplikator angkutan online yang ada di Indonesia.

Pemerintah tak ingin apabila ada perusahaan aplikator angkutan online yang gulung tikar akibat persaingan yang tidak sehat atau memonopoli pasar.

Sebab, pemerintah melihat, perlu keterlibatan negara dalam memelihara dua aplikator agar tidak terjadi monopoli.

Editor: Ayyi Achmad Hidayah