Selain Pajak Penghasilan Pasal 21, Masih Ada 4 Pasal PPh Lain

Bicara soal pajak penghasilan atau PPh sering kali cuma identik dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Padahal sebetulnya, PPh gak cuma satu pasal itu aja. Ada beberapa pasal lainnya.

Kenapa penting buat tahu soal ini? Salah satu alasannya adalah kamu bayar pajak sesuai dengan pekerjaan dan usaha kamu.

Berikut penjelasan mengenai pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 29 serta pasal 25. Yuk langsung aja kenalan.

Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak penghasilan (sepulsa)

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Ini nih salah satu pasal yang gak gitu asing bagi kebanyakan orang, khususnya buat kamu yang berstatus sebagai karyawan maupun freelancer.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau sering disebut PPh 21 adalah salah satu wajib pajak yang diberlakukan pada penghasilan tertentu.

Penghasilan tersebut mencakup upah, gaji, tunjangan, dan honorarium serta beberapa pembayaran lain. Pembayaran tersebut berlaku pada obyek yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Aturan tersebut tertera pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Secara singkat, mereka yang termasuk sebagai peserta PPh 21 adalah pegawai maupun bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon serta ahli warisnya, serta anggota dewan komisaris, peserta kegiatan dan juga mantan pekerja.

Kalau kamu pengin tahu daftar peserta wajib pajak pasal 21 ini lebih lengkap, kamu bisa buka dokumen mengenai PPh 21 di laman Pajak.go.id.

[Baca: Gaji Dipotong, Gimana Cara Menghitung PPh Tiap Bulan?]

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Ada pula pajak penghasilan pasal 22 atau PPh 22. Pasal ini memberlakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada badan usaha tertentu. Badan usaha ini bisa dari pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan impor serta re-impor.

Beda dengan PPh 21 yang cuma dikenakan pada penghasilan aja, yang jadi obyek pajak di pasal 22 ini adalah barang yang dianggap “menguntungkan”. Hal ini tertera pada Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008.

Maksudnya “menguntungkan” tersebut adalah bila barang tersebut menguntungkan bagi penjual maupun pembeli.

Sementara itu, subyek pemungut pajak pasal 22 ini adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan selain yang udah dipotong oleh PPh 21.

Bila PPh 21 dikenakan pada pegawai dan bukan pegawai, maka PPh 23 diperuntukkan bagi mereka yang dapat modal, jasa, hadiah, serta penghargaan.

Adapun tarif PPh 23 diberlakukan pada dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Potongannya sebesar 15 persen.

4. Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak penghasilan pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum pada SPT Tahunan. PPh ini harus udah dilunasi sebelum SPT Tahunan dikeluarkan. Jadi, beda dengan pajak penghasilan lainnya, pajak ini dibayarkan setahun sekali aja.

[Baca: Tanya Pajak: Gaji di atas Rp 8,4 juta, Hitung Pajak Penghasilan di Sini!]

5. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 ini adalah pajak penghasilan yang pembayarannya dilakukan dengan sistem angsuran. Tujuannya buat meringankan si wajib pajak buat membayar pajak tahunannya.

Bila terlambat bayar PPh 25, maka bakal dikenakan denda sebesar dua persen per bulan.

Cukup banyak pajak penghasilan yang ternyata harus dibayarkan, ya? Apa sih manfaat pembayaran pajak tersebut?

Perlu kamu tahu kalau pembayaran pajak membawa banyak manfaat. Emang sih gak langsung terasa. Berikut beberapa manfaat bila kamu bayar pajak secara teratur:

  • Pajak bakal digunakan oleh pemerintah buat pembangunan sarana umum, misalnya infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian, pembangunan fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan lainnya.
  • Pajak juga digunakan buat pertahanan dan keamanan negeri. Misalnya buat senjata, bangunan, dan perumahan serta gaj tentarai.
  • Pajak juga digunakan buat subsidi bahan bakar minyak dan subsidi pangan.
  • Pajak dimanfaatkan juga buat pelestarian budaya dan lingkungan.
  • Dana pemilu dan transportasi massal dan lainnya ditanggung oleh pajak.

Jadi, dengan memahami kewajiban kamu sesuai dengan peran masing-masing, yuk jangan lupa buat lapor pajak! Sekarang jangan lupa kalau kewajiban kamu bukan cuma Pajak Penghasilan Pasal 21 ya.