Seberapa Efektif Penggunaan Cukai Rokok Tambal Defisit BPJS Kesehatan?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tengah mengalami defisit anggaran hingga mencapai Rp 16,5 triliun. Pemerintah akan mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan yang dialami BPJS Kesehatan.

Yang pertama adalah memberikan suntikan dana sebesar Rp 4,9 triliun. Sokongan dana tersebut guna menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Selain itu, pemerintah juga berencana mengalokasikan sebagian cukai rokok untuk menambal defisit tersebut. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemanfaatan cukai rokok sebagai penambal defisit BPJS Kesehatan yang baru ditandatangani Presiden Joko Widodo, pemerintah akan menyuntikkan dana sebesar Rp 5 triliun.

Solusi tepat atasi defisit BPJS Kesehatan

[TEMPO/Tony Hartawan]
Ilustrasi BPJS Kesehatan (Tempo)

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menilai, kebijakan pemerintah menggunakan cukai rokok untuk menutup defisit BPJS Kesehatan cukup tepat untuk jangka pendek.

“Ini ide yang win-win, karena mengatasi masalah jangka pendek dan tidak menambah beban industri,” ujar Yustinus kepada Moneysmart.id, Senin (25/9/2018).

Yustinus menjelaskan, Perpres tersebut melakukan earmarking yaitu anggaran yang penerimaan maupun pengeluarannya secara spesifik sudah ditentukan.

Dari satu batang harga rokok yang dibeli, di dalamnya ada pungutan yang dibayar konsumen, dua di antaranya adalah Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Pajak Rokok.

Dari pungutan CHT yang dibayar, dua persennya diberikan kepada provinsi yang penggunaannya di-earmark sesuai UU Cukai No. 39 Tahun 2007 Pasal 66 ayat 1. Dalam pelaksanaan, dana earmark tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Namun demikian, Yustinus menegaskan, dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan dalam implementasi dana earmarking, baik Dana Bagi Hasil (DBH) CHT dan Pajak Rokok, mulai dari masalah administrasi sampai permasalahan pengawasan.

Tak pelak, penggunaan dari dana DBH CHT dan Pajak Rokok masih belum optimal. Di saat yang sama, terdapat masalah pendanaan BPJS Kesehatan.

“Oleh karenanya, menjadikan DBH CHT dan Pajak Rokok sebagai sumber pendanaan defisit BPJS merupakan solusi yang tepat dan cermat,” ujar Yustinus.

Akan tetapi, Yustinus menyarankan, agar pemerintah tidak hanya bergantung pada penerimaan cukai dan pajak rokok. Pasalnya, prevalensi penyakit berbahaya juga disebabkan barang konsumsi lain yang menyebabkan penyakit seperti jantung atau diabetes.

Dinilai Kurang Tepat

[TEMPO/Tony Hartawan]
Ilustrasi layanan BPJS Kesehatan. (Tempo)

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, upaya untuk menambal defisit BPJS Kesehayan menggunakan dana rokok atau cukai rokok dinilai kurang tepat.

“Pertama, karena memang rokok dikenakan cukai tujuan utamanya untuk mengendalikan konsumsi atau kesehatan,” kata Eko kepada Moneysmart.id.

Dari sisi efektivitas, menurut Eko, dalam menutup defisit tergantung pada besaran atau berapa besar cukai rokok yang mau ditalangi untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

“Apakah proyeksi defisit Rp 16,5 triliun defisit mau ditambal dengan cukai rokok semua, bisa saja karena kan penghasilan cukai rokok di indonesia hampir Rp 150 triliun dalam setahun,” kata Eko.

Sebab, menurutnya, defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan bukan semata-mata dari konsumsi rokok.