Produk Baru Keuangan Wajib Lapor OJK Sebagai Upaya OJK Melindungi Hak Konsumen

upaya ojk melindungi hak konsumen

 

 

Bukannya tanpa sebab bila belakangan ini banyak bermunculan perusahaan baru yang menawarkan produk-produk keuangan. Utamanya karena masyarakat mulai menyadari pentingnya investasi untuk persiapan di hari esok.

 

Bagi sebagian pihak, situasi itu dianggap peluang. Jadilah masyarakat dibombardir beragam produk keuangan. Mereka bahkan berani klaim produk itu bakal menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat.

 

Tergiur dengan janji-janji surga itu, akhirnya produk itu laris manis di pasaran. Eh buntutnya ternyata sadar masuk perangkap dalam investasi bodong. Ironisnya lagi, korbannya orang-orang berpendidikan dan berkantong tebal.

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak menutup mata atas kasus-kasus itu. Sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengawasi lembaga keuangan, OJK pun berupaya menekan kejadian itu agar tak terulang lagi.

 

[Baca: Jurus Ajukan Komplain Atas Layanan Lembaga Keuangan]

 

 

Strateginya dengan mewajibkan semua lembaga keuangan melaporkan produk baru ke OJK. Nantinya, OJK meminta lembaga keuangan membedah secara rinci produk baru tersebut. Mulai mekanisme, besaran keuntungan, sampai risikonya.

 

Langkah ini jadi upaya OJK melindungi hak konsumen sebagai ‘sasaran’ dari produk-produk baru tersebut. Sebisa mungkin tak ada lagi kejadian-kejadian yang merugikan konsumen gara-gara gagal paham ‘aturan main’ produk keuangan.

 

upaya ojk melindungi hak konsumen

 Layaknya superhero, OJK juga bakal melindungi hak kita dari produk-produk keuangan nakal loh!

 

 

Yang tak kalah penting lagi, OJK tak ingin daftar korban kejahatan di sektor industri keuangan makin bertambah. Pasalnya, ini bisa jadi bahaya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk keuangan. Kalau ini yang terjadi, sama dong dengan peribahasa gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga!

 

Konsumen Hukumnya Wajib Dilindungi

Perlindungan konsumen memang jadi fokus OJK. Buktinya dari penerbitan Peraturan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Aturan itu menekankan perlindungan konsumen dari kecurangan, penyimpangan, penyesatan, dan pengaburan informasi yang dilakukan pelaku jasa keuangan.

 

Dalam melindungi konsumen, OJK menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen.

 

Dan terkait dengan produk baru lembaga keuangan wajib lapor ke OJK, ditegaskan dalam aturan itu kalau pelaku jasa keuangan wajib menyediakan atau menyampaikan informasi mengenai produk/layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.

 

Itu aturan di atas kertas. Di lapangan, ternyata masih terulang kejadian di mana masyarakat jadi korban produk-produk dari pelaku jasa keuangan.

 

upaya ojk melindungi hak konsumen

Kalau ngantri nonton konser atau sembalo sih gak apa-apa, jangan sampai deh ngantri karena ditipu ramai-ramai

 

 

[Baca: Gugatan ke Lembaga Keuangan yang Akhirnya Dimenangkan Nasabah]

 

 

Biar aturan itu enggak seperti macan ompong, OJK lantas bertindak. Pada medio 2014, tercatat 262 penawaran investasi yang  tidak mendapatkan izin dan produk atau layanannya tak diawasi OJK.

 

Dalam penyelidikan OJK, ada 218 penawaran investasi tersebut tidak memiliki kejelasan izin dari otoritas berwenang. Kemudan sisanya, di bawah naungan lembaga seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka (Bappebti).

 

OJK tak bisa tindak pelaku jasa keuangan bodong

OJK menegaskan produk baru dari pelaku jasa keuangan harus dilaporkan. Lalu bagaimana jika tidak dilaporkan?

 

Bila itu yang terjadi, OJK ternyata tak bisa kasih sanksi. Lembaga itu berdalih karena produk itu tak mengantongi izin dari OJK sehingga secara aturan mainnya tak bisa ditindak.

 

Lantaran tak ada izin dari OJK, maka bila itu merugikan konsumen bakal masuk ranah pidana umum lewat pasal penipuan.

 

Beda kasus jika lembaga keuangan yang terdaftar pada OJK melakukan penyalahgunaan. Dengan fungsi pengawasan, OJK berhak memberi sanksi bahkan sampai penutupan jika merugikan dalam menghimpun dana masyarakat.

 

upaya ojk melindungi hak konsumenBerani macem-macem sama institusi negara macam OJK? Siap-siap aja digerendel ijin usahanya, kapokmu kapan!

 

 

Nah, di sini mesti digarisbawahi. Membeli produk baru yang ditawarkan pelaku jasa keuangan mesti teliti dan kritis. Jika ingin hak-hak sebagai konsumen dilindungi, maka pilihkan produk yang sudah mendapat izin dari OJK.

 

 

 

Image Credit:

  • http://beritadaerah.co.id/wp-content/uploads/2014/03/OJK-BIN-210314-foc-5-620×330.jpg
  • http://media.viva.co.id/thumbs2/2013/03/02/194800_warga-depok-tertipu-investtasi-bodong_663_498.jpeg
  • http://radarmetro.com/wp-content/uploads/2015/10/cUa4pyQHoG.jpg