Pemerintah akan Atur Bisnis Online demi Proteksi Konsumen

Pemerintah lagi memikirkan cara melindungi konsumen yang bertransaksi online. Langkah ini sebagai antisipasi maraknya bisnis berbasis online yang belakangan digandrungi masyarakat Tanah Air.
Faktanya terungkap dari data Asosiasi E-Commerce Indonesia (IDEA). Lembaga itu mencatat total transaksi bisnis online tahun lalu menembus Rp 30 triliun. Angka itu hanya transaksi di Jakarta saja, belum di kota-kota besar di Indonesia.
Dari situlah Kementerian Perdagangan memandang perlu payung hukum khusus untuk mengatur bisnis e-commerce. Terlebih, kementerian yang sekarang dinakhodai Muhammad Lutfi itu menyayangkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kurang membahas secara spesifik perdagangan berbasis internet.
“Transaksi bisnis berbasis internet/elektronik harus menghormati konsumen dan memenuhi hak-hak konsumen sesuai amanat UU,” tegas Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, beberapa waktu lalu.
Terpisah, upaya Kemendag itu disokong Bank Indonesia. Bank sentral ini juga berupaya peraturan mengenai transaksi belanja online (e-commerce) selesai tahun depan dengan tetap menggandeng Kementerian Telekomunikasi dan Informatika (Kominfo).
Referensi: http://www.kemendag.go.id/id/news/2013/02/08/wamendag-pengaturan-bisnis-e-commerce-lindungi-konsumen