OJK Setuju Kredit Mobil dan Motor Bisa DP 0 Persen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperbolehkan kredit kendaraaan bermotor dengan down payment (DP) 0 persen. Hal itu diatur dalam peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Jadi sekarang DP kendaraan bermotor tidak lagi 5 persen dari harga jual, melainkan nol persen. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, aturan ini dikeluarkan sebagai pendorong agar perusahaan pembiayaan bisa menjadi lebih sehat. Selain  mengalami pertumbuhan yang baik tentunya.
Disisi lain, OJK beranggapan kebijakan ini tidak akan memberikan dampak pada peningkatan kepadatan kendaraan yang menyebabkan kemacetan di kota-kota besar. “Kemacetan betul harus diatasi. Tapi kemacetan itu mengatasinya tentunya dengan transportasi yang lebih bagus dengan public transportation,” kata Wimboh.
Menurutnya, dengan meningkatnya layanan transportasi publik masyarakat akan semakin intensif menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. “Semua orang merasa nyaman dan semua orang menggunakan transportasi publik, meskipun punya motor, enggak pernah dipakai,” ujar Wimboh.
Sementara itu, kebijakan DP nol persen juga diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. “Artinya ini kan ekonomi harus rolling. Ekonomi itu harus tumbuh, ekonomi itu tumbuh kalau ekonomi berjalan,” kata Wimboh.
Dirinya berharap, dengan kebijakan ini akan memberikan pengaruh terhadap industri maupun perluasan lapangan pekerjaan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Apapun harus tumbuh, sehingga orang yang nyari pekerjaan tidak susah. Pengangguran bisa kita tekan. Kita, bagaimana supaya ekonomi itu selalu tumbuh,” katanya.

Dikritik YLKI

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. (Tempo/Fardi Bestari)
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. (Tempo/Fardi Bestari)

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti kebijakan yang baru diterbitkan OJK pada awal tahun ini. YLKI menganggap, aturan POJK tersebut sekilas pro publik, padahal secara substansial ideologis POJK justru sangat kontra produktif.

Table Of Content [ Close ]
“Dan bahkan patut diduga dengan keras adanya conflic of interest antara OJK dengan dengan lembaga pembiayaan (leasing),” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi.
Tulus mengatakan, aturan POJK dimaksud mengindikasikan bahwa OJK sebagai regulator tidak netral dan obyektif.  Sebab POJK dimaksud sarat dengan kepentingan industri leasing. Dan kita tahu seluruh operasional kelembagaan OJK dipasok oleh industri finansial, yakni perbankan, leasing, asuransi.
“Keluarnya POJK tersebut dari sisi logika kebijakan publik sangat kental diintervensi industri leasing, karena sangat menguntungkan industri leasing,” kata Tulus.
Kemudian disisi lain, keluarnya POJK tersebut merupakan langkah mundur yang sangat serius, baik pada konteks managemen transportasi publik, keselamatan berlalu-lintas dan bahkan pro pada kemiskinan.
“Lagi-lagi YLKI menduga keluarnya POJK No. 35/2019 diintervensi oleh industri otomotif. POJK tersebut akan mengakibatkan penjualan kendaraan bermotor meningkat tajam, khususnya roda dua, dan ini akan mengakibatkan tingkat kecelakaan lalu lintas makin tinggi, dan bahkan akan memicu pemiskinan baru,” ungkap Tulus.
Sebab, menurut data BPS, kredit sepeda motor telah memicu kemiskinan khususnya rumah tangga miskin, karena banyak rumah tangga miskin terjerat kredit macet sepeda motornya.
Tulus mengatakan, kebijakan OJK tersebut juga tidak sejalan dengan upaya Presiden Jokowi agar masyarakat menggunakan angkutan umum.
Diyakini dengan kebijakan tersebut, minat masyarakat akan makin turun menggunakan angkutan umum dan memilih menggunakan kendaraan pribadi, apalagi dengan stimulus DP nol persen.
“Oleh karena itu, YLKI mendesak agar OJK membatalkan POJK No. 35/2018 yang melegalisasi DP nol persen tersebut. YLKI juga meminta biaya operasional OJK seharusnya berasal dari APBN, bukan dari industri finansial: agar OJK obyektif tidak lembek seperti sekarang, ketika berhadapan dengan industri finansial,” tegas Tulus.
Editor: Ayyi Achmad Hidayah