OJK Diminta Perketat Pengawasan Terhadap Fintech ‘Nakal’

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan, saat ini semakin banyak pengaduan dari konsumen atau masyarakat yang mengeluhkan layanan perusahaan teknologi finansial atau fintech.

Table Of Content [ Close ]

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, saat ini telah ada 100 pengaduan terkait layanan perusahaan semacam itu. Mayoritas pengaduan adalah terkait layanan peminjaman uang.

“Saat ini sudah lebih dari 100-an pengaduan konsumen korban fintech diterima YLKI, baik berupa teror, denda harian dan atau bunga atau komisi yang setinggi langit,” ujar Tulus, Rabu (12/9/2018).

Atas kejadian tersebut, YLKI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kegiatan operasional fintech yang melanggar aturan. Larangan ini diberlakukan terutama bagi mereka yang melakukan pelanggaran hak-hak konsumen.

“Mendesak OJK untuk segera menutup atau memblokir perusahaan fintech yang terbukti melakukan pelanggaran hak-hak konsumen, baik secara perdata dan atau pidana,” kata Tulus.

Konsumen diteror

Menurut Tulus, berbagai pelanggaran yang saat ini dilaporkan konsumen adalah berupa teror fisik melalui telepon, sms, dan WhatsApp.

“Pelanggaran juga berupa pengenaan denda harian yang sangat tinggi, misalnya Rp 50.000 per hari dan atau komisi atau bunga sebesar 62 persen dari hutang pokoknya. Ini jelas pemerasan kepada konsumen,” paparnya.

Dari catatan YLKI, saat ini banyak perusahaan fintech yang belum terdaftar dan tidak memiliki izin dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

“Dari lebih 300 perusahaan fintech, yang mengantongi izin dari OJK hanya 64 perusahaan saja. Ini menunjukkan OJK masih sangat lemah dan atau tidak serius dalam pengawasannya,” jelas Tulus.

Dengan demikian, YLKI juga meminta agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mencari pinjaman dana melalui perusahaan teknologi finansial. Dalam hal ini, masyarakat diminta lebih jeli dalam memperhatikan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh penyedia layanan bersangkutan.