Kekhawatiran YLKI Soal Kebijakan Tambal Defisit BPJS Kesehatan dengan Cukai Rokok

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti keputusan pemerintah yang akan menggunakan hasil dana cukai rokok untuk menutup defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pada tahun ini, defisit BPJS Kesehatan terus meningkat dan diprediksi hingga akhir 2018 mencapai Rp 16,5 triliun.

Ketua Harian Yayasan YLKI Tulus Abadi mengatakan, keputusan pemerintah berupaya menyelamatkan BPJS Kesehatan dengan menyuntiknya pajak rokok daerah atau cukai rokok bisa dimengerti.

“Sebab rokok sebagai barang yang terkena cukai, sebagian dana cukainya memang layak dikembalikan untuk penanggulangan atau pengobatan penyakit akibat dampak negatif rokok,” kata Tulus.

Namun demikian, Tulus menegaskan, hal ini tidak bisa dilakukan secara serampangan. Sebab, jika dilakukan serampangan, alih-alih menjadi solusi, hal ini akan menimbulkan sejumlah ironi yang justru kontra produktif bagi masyarakat dan BPJS Kesehatan itu sendiri. Apa saja? Berikut ini ulasannya.

Seolah mengeksploitasi masyarakat

Kebijakan baru pemerintah ini mungkin memberikan solusi bagi BPJS Kesehatan. Namun, ironi yang terjadi justru, Pemerintah, melalui BPJS Kesehatan, mengobati orang sakit tetapi dengan cara mengeksploitasi warganya untuk tambah sakit.

“Sebab dengan menggali dana cukai rokok untuk menutup BPJS sama artinya pemerintah menyuruh rakyatnya merokok. Sama artinya pemerintah mendorong agar rakyatnya sakit, karena konsumsi rokok,” kata Tulus.

Perokok punya paradigma yang salah

Menurut YLKI, hal ini bisa menimbulkan paradigma keliru di kalangan masyarakat. Artinya, mereka akan berasumsi bahwa aktivitas merokok merupakan bentuk bantuan kepada pemerintah dan BPJS agar tidak defisit.

“Para perokok merasa sebagai pahlawan tanda jasa. Bahkan Ketua KNPI pun mengajak masyarakat agar terus merokok guna membantu pemerintah. Sebuah ajakan yang sesat pikir,” papar Tulus.

Produksi rokok naik, BPJS makin ‘sakit’

Ironi yang paling tragis adalah jika upaya pemerintah tersebut diikuti dengan naiknya produksi rokok.

Pemerintah, kata Tulus, harus menghentikan upaya menaikkan produksi rokok, khususnya dari industri rokok berskala besar.

Pada 2018, produksi rokok nasional diperkirakan mencapai 321,9 miliar batang. Tulus menilai, pemerintah harus berani melakukan menurunkan produksi rokok

“Pemerintah harus berani menurunkan produksi rokok jika ingin menyelamatkan BPJS Kesehatan,” tutur Tulus.

Sebab manakala produksi rokok naik, itu sama artinya dengan menambah beban BPJS Kesehatan untuk menangani masyarakat yang sakit akibat konsumsi rokok.

“Jika fenomena ini terjadi maka artinya pemerintah berharap agar angka kesakitan masyarakat akibat dampak negatif rokok semakin tinggi. Padahal, data membuktikan bahwa salah satu jenis penyakit yang dominan diderita pesien BPJS adalah penyakit yang disebabkan oleh konsumsi rokok,” ungkap Tulus.

Oleh sebab itu, pihaknya menilai agar kebijakan menyuntik BPJS dengan cukai rokok tidak menjadi kebijakan yang menyesatkan bahkan kontra produktif.