Jangan Cuma Bisa Protes, Pahami Dulu Dampak dari Pajak Online

Sejak 2014, pemerintah Indonesia kian gencar memburu pendapatan negara dari sektor pajak. Di antaranya dengan menerbitkan aturan pajak buat toko online.

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas transaksi E-Commerce, Nomor SE-62/PJ/2013, toko online bisa dikenai pajak. Jika melihat judul surat edarannya, jelas aturan ini bukanlah hal baru.

Pajak buat toko online sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Surat edaran itu dibuat dan disebarkan untuk mempertegas aturan tersebut.

Sebab, potensi pajak dari sektor perdagangan online begitu besar. Bahkan diperkirakan pajak e-commerce ini bisa tembus Rp 15 triliun!

Meski begitu, heboh pajak toko online ini justru bikin khawatir pelaku usahanya. Itu wajar, karena dengan adanya pajak, otomatis pengeluaran bertambah.

Namun aturan pajak ini belum berlaku sepenuhnya. Direktorat Jenderal Pajak masih menggodok ketentuan agar lebih matang dalam penerapannya, sehingga gak ada yang merasa dirugikan.

dampak dari pajak online
nah meskipun belum berlaku sepenuhnya bukan berarti kamu gak wajib bayar pajak, kalau udah tau cepet-cepet deh di urus pajaknya biar selow kayak dengerin lagu melow (Dirjen Pajak / viva)

Nah, sambil menunggu kelanjutan rencana penarikan pajak toko online di media sosial dan lainnya di Internet, kita telaah dulu aturan ini biar gak keliru memahami.

[Baca: 6 Alamat untuk Bikin Website Gratis untuk Bisnis Online]

Usaha Online Kena Pajak

Menurut Surat Edaran SE-62/PJ/2016, usaha online yang dikenai pajak ada empat, yakni:

1. Online Marketplace

Sederhananya, online marketplace adalah tempat usaha jual-beli seperti mal, tapi di dunia maya. Di sini, orang bisa buka toko online dan menjual barang/jasa dengan fasilitas dari marketplace tersebut.

Contoh online marketplace: Tokopedia, Bukalapak, OLX. Transaksi di dalamnya yang dikenai pajak.

2. Classified Ads

Dalam bahasa Indonesia, classified ads adalah iklan baris. Pelaku usaha online bisa memajang iklan mereka di media sosial atau Internet untuk menarik pembeli.

dampak dari pajak online
sebagai warga negara yang baik pajak nya di bayar yah jangan sampai main umpet-umpetan terus sama orang pajak cape broo (Facebook Ads / crazyegg)

Contoh classified ads: iklan di Facebook Sponsor dan banner di situs. Pemasangan iklan ini dikenai pajak.

[Baca: Memulai Bisnis Online dengan Modal Nyaris Nol? Jangan Kudet Dong!]

3. Daily Deals

Situs daily deals menawarkan produk/jasa yang bisa dibeli dalam format voucher atau kupon. Pembeli akan mentransfer sejumlah dana untuk mendapat voucher, lalu menggunakannya secara fisik di merchant.

Contoh situs daily deals: Groupon, Lakupon, Evoucher. Transaksi di situs-situs ini dikenai pajak.

4. Online Retail

Yang terakhir, online retail adalah perdagangan yang dilakukan di toko online mandiri. Penjual online di sini sekaligus berperan sebagai pihak yang mengelola toko.

Contoh online retail: Lazada, Zalora, Bhinneka, JD.ID. Transaksi di toko online ini dikenai pajak.

dampak dari pajak online
beberapa toko online sekarang sudah membuka offline store sebagai bagian dari ekspansi bisnis mereka seperti bhineka dan berrybenka (Offline Store bhinneka.com / bhinneka)

Di samping keempat jenis usaha online itu, pemerintah juga berencana mengenakan pajak buat selebgram, buzzer, atau endorser di media sosial. Tapi rencana ini masih dalam tahap diskusi.

Dampak Buat Pelaku Usaha dan Konsumen

Pajak toko online jelas berdampak bertambahnya pengeluaran buat membayar pajak. Artinya, buat pelaku usaha, ongkos bisa jadi naik.

Sedangkan buat konsumen, harga produk/jasa yang dibeli mungkin bertambah karena pajak dimasukkan langsung ke dalamnya. Namun itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Pajak toko online di media sosial dan dunia maya pada umumnya adalah kewajiban. Sama saja dengan kewajiban pemilik usaha konvensional.

Sama-sama mencari laba dari usaha,  yang satu kena pajak, yang lain semestinya sama. Demikian juga dengan pihak pembeli.

[Baca: 5 Alasan Kenapa Belanja Online Lebih Murah]

Buat pelaku usaha online, justru adanya pajak ini bisa membantu eksistensi dan menghindari masalah hukum. Coba kalau tanpa pajak, sedangkan pendapatan utama dari usaha online.

Dalam surat pelaporan pajak, bisa-bisa ditemukan kejanggalan karena harta gak sesuai dengan kenyataan. Masalah pajak ini bisa berubah menjadi pidana karena ada undang-undang yang mengaturnya.

Di sisi lain, dengan membayar pajak berarti kita ikut membantu pembangunan negara. Pajak yang kita bayar akan dikelola sebagai dana untuk menggerakkan ekonomi.

Ketika ekonomi negara kian maju, usaha di dalamnya pun bisa bergerak lancar. Pelaku usaha pun ikut menuai untung. Dengan catatan duit pajak gak dikorupsi tapi, ya.

Hingga saat ini aturan pajak toko online belum rampung dibahas. Sementara menunggu selesai, kita nikmati dulu masa-masa bebas pajak ini.

[Baca: Ingin Jadi Reseller Toko Online? Siap-Siap Tahan Banting sama 13 Problem Ini!]