Ini Kriteria Calon Ibukota Baru Indonesia Menurut Menteri PPN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro merilis kriteria yang layak jadi Ibukota negara. Dirinya mengatakan terdapat beberapa kriteria yang wajib bagi daerah atau lokasi yang akan menjadi Ibukota baru.

Table Of Content [ Close ]

Beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan adalah kesiapan infrastruktur, cadangan sumber daya alam, hingga minimnya potensi bencana alam yang terjadi.

Menurutnya, sebagai Ibukota negara dengan luas geografi yang membentang luas, diperlukan lokasi yang strategis dan tepat. Agar nantinya Ibukota tersebut mewakili  Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Lokasinya strategis secara geografis. Indonesia wilayah yang sangat luas. Dari barat ke timur kalau di Eropa itu dari London sampai ke Turki, kalau di Amerika itu dari Los Angeles sampai New York. Jadi, dengan wilayah yang lebar, maka kita melihat wilayah ideal adalah yang di tengah,” kata Bambang di Jakarta.

Gak hanya strategis dari sisi geografis, ketersediaan sumber daya alam, hingga ketersediaan lahan yang memadai juga menjadi kriteria utama calon Ibukota baru.

“Tersedia sumber daya air yang cukup, ini sangat penting. Dan kami juga ingin menciptakan efisiensi. Wilayah ibukota baru ini dekat dengan wilayah yang existing secara ekonomi. Tidak usah membangun bandara baru, dan akses jalannya relatif sudah tersedia,” paparnya.

Berkonsep Smart City

Selain itu, dari sisi infrastuktur juga diperlukan lokasi yang mendukung aktivitas ekonomi secara nasional. Mulai dari bandara, pelabuhan, hingga konektivitas antar pulau.

Sebagai negara maritim terbesar, konektivitas sebagai kunci penting pertumbuhan ekonomi.

“Lokasinya kami harapkan tidak terlalu jauh dari pantai. Indonesia negara maritim artinya konektivitas laut itu penting,” ungkap Bambang.

Tak hanya itu, dari sisi budaya dan adat istiadat juga penting, hal ini guna mencegah terjadinya konflik di masyarakat.

“Harus juga bisa menjaga agar potensi konflik sosial itu rendah. Masih punya budaya terhadap para pendatang,” kata Bambang.

Bambang mengungkapkan, nantinya Ibukota negara akan mengusung konsep ramah lingkungan dan menjadi kota pintar. Agar mendorong daya saingan di dunia baik regional maupun internasional.

Akan tetapi, proses pemindahan ini perlu proses panjang dan dukungan politik yang kuat, dari wakil rakyat di parlemen.

“Jadi dari awal, nantinya harus ada dukungan politik dari bentuk perundang-undangan. Kan sekarang DKI dasarnya Jakarta, jadi ibukota ada UU DKI-nya,” papar Bambang.