BPJS Kesehatan Defisit Anggaran, Masyarakat Perlu Jalankan Swamedikasi

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit anggaran hingga Rp 16,5 triliun. Disamping mencari dana talangan, pemerintah juga diminta untuk memikirkan cara agar defisit BPJS Kesehatan tidak terulang.

Table Of Content [ Close ]

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, masyarakat harus lebih membiasakan diri menjalankan swamedikasi. Yang dimaksud dengan swamedikasi adalah pengobatan sendiri untuk mengatasi sakit ringan sebelum mencari pertolongan ke petugas atau fasilitas kesehatan.

“Edukasi masyarakatnya apakah dia harus ditangani dengan BPJS Kesehatan atau sebetulnya cukup dengan swamedikasi. Dengan obat-obat apotik terdekat, atau warung obat dan sebetulnya itu bisa membantu,” ujar Eko kepada Moneysmart.id.

Menurut Eko, sebelum adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat sudah biasa menjalankan swamedikasi, akan tetapi setelah adanya program JKN lewat BPJS Kesehatan kebiasaan itu mulai hilang.

“Swamedikasi harus ditingkatkan. Karena sebetulnya masyarakat terbiasa dengan swamedikasi sebelum program ini berjalan,” ujarnya.

Artinya, jika masyarakat anggota JKN mengalami sakit yang masih bisa ditangani sendiri sebaiknya tidak perlu menggunakan fasilitas kesehatan dari program BPJS Kesehatan. Sebaliknya jika sudah perlu pertolongan medis maka sudah menjadi keharusan menggunakan fasilitas kesehatan dari program JKN.

Evaluasi Menyeluruh

[TEMPO/Tony Hartawan]
Ilustrasi BPJS Kesehatan (Tempo) 

Selain itu, guna mencegah defisit BPJS Kesehatan terulang kembali, pemerintah disarankan melakukan evaluasi secara total program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

“Supaya tidak terulang lagi defisit yang berlipat ganda setiap tahun harus benar-benar dilihat faktor penyebabnya defisitnya apa, apakah karena semakin banyaknya jumlah masyarakat yang ikut program itu, atau sebenarnya ini ada persoalan yang sifatnya nonteknis,” jelas Eko.

Adapun evaluasi tersebut dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir.

“Misalnya cara pengelolaannya kurang profesional, atau misalkan proses screeningnya di kelurahan puskesmasnya, kok sampai banyak yang harus rawat inap dan kerumah sakit, semua lini harus dilihat,” kata Eko.

Sementara itu, pemerintah mengambil langkah dengan mengalokasikan cukai rokok guna menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Adapun keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dari regulasi ini pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp 4,9 triliun bagi BPJS Kesehatan.

Selain itu, melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemanfaatan cukai rokok sebagai penambal defisit BPJS Kesehatan yanh baru ditandatangani Presiden Joko Widodo yang akan menyuntikkan dana sebesar Rp 5 triliun.