Akhirnya, E-KTP hingga KK Bisa Sejam Jadi tanpa Pungli

Kartu tanda penduduk berbasis elektronik alias e-KTP bisa jadi merupakan program terumit di Indonesia. Digarap sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, program ini tak kunjung selesai hingga era Joko Widodo.

Masalahnya beragam, dari perjanjian kerja sama dengan vendor yang terhambat hingga blangko yang habis. Yang jelas, program ini gak luput dari tangan kotor koruptor.

Beberapa orang sudah masuk penjara karena divonis bersalah merampok duit rakyat lewat program ini. Warga yang mengeluh KTP elektronik miliknya gak jadi-jadi pun teramat banyak.

Untungnya pemerintah cukup jeli merespons masalah ini. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menerbitkan peraturan yang mengatur penerbitan kartu ini cukup satu jam saja.

Permendagri No. 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan mengatur penerbitan KTP elektronik hanya dalam satu jam hingga maksimal 24 jam. Bukan hanya e-KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, akta perkawinan, dan surat kematian pun bisa selesai dalam jangka waktu itu.

Hal ini patut diapresiasi, karena banyaknya warga yang hingga kini belum punya kartu tersebut lantaran gak jadi-jadi. Bahkan beberapa di antaranya sampai rela memberikan pungli alias pungutan liar ke petugas hanya demi mendapatkan KTP elektronik lebih cepat.

Modus pungli ini antara lain menahan kartu sampai ada duit pelicin yang masuk ke kantong mereka. Pada awal 2018 lalu sudah ada kasus pungli KTP yang terungkap dengan modus seperti itu.

Maka, terbitnya Permendagri 19/2018 tersebut sangat berarti, dengan syarat benar-benar diterapkan di lapangan. Kalau hanya keluar peraturan tanpa pengawasan, ya percuma.

Tapi adanya peraturan itu bisa membuat warga yang belum punya e-KTP bernapas lega. Tak perlu memberi pungli, ada jaminan kartu ini bisa jadi lebih cepat.

e-ktp
Stop pungli, laporkan bila menemukan (tabikpun.com)

Duit pelicin penerbitan KTP elektronik yang terungkap gak sedikit lho. Dari kasus pungli awal 2018 itu saja disita duit Rp 6 juta dari 10 keping KTP yang ditahan.

Jika dirata-rata, pungli untuk satu keping KTP elektronik adalah Rp 600 ribu. Kini, daripada buat pungli, duit sebanyak itu bisa dipakai buat hal lain yang lebih berguna, misalnya beli emas atau reksa dana sebagai investasi masa depan.

Namun penerapan Permendagri 19/2018 secara total bukan tanpa kendala. Harapannya sih bisa sejam jadi. Maksimal sehari lah. Tapi ternyata ada sederet faktor yang mempengaruhi, seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri dan jajarannya:

1. Pengurusan langsung di dinas catatan sipil kabupaten/ kota

Di beberapa daerah, KTP elektronik bisa diurus di kecamatan. Bahkan di tingkat kelurahan. Namun Permendagri 19/2018 hanya berlaku di tingkat dinas catatan sipil.

Sebab, peralatan di dinas lebih bisa dipastikan komplet ketimbang di kecamatan/kelurahan. Misalnya blangko dan printer.

Jadi, warga yang berharap KTP bisa jadi dalam sejam atau sehari harus mengurusnya ke dinas catatan sipil langsung. Jangan lupa siapkan berkas pendukungnya juga, seperti fotokopi kartu keluarga dan KTP lama.

2. Tak bisa bila antrean panjang

e-ktp
Antrean e-KTP yang begini gak mungkin bisa bikin sejam jadi (aps18.com)

Antrean yang panjang berarti proses yang lebih panjang pula. Secara teori memang e-KTP bisa diterbitkan dalam sejam jika prosedur sudah dijalankan seluruhnya.

Tapi yang mengurus kartu ini dalam sehari bisa puluhan hingga ratusan orang. Dengan begitu, kita yang datang belakangan jangan terlalu berharap bisa segera jadi saat itu juga.

Kita tetap mesti menunggu giliran. Makanya, disarankan datang agak pagian agar mendapat nomor urut awal dan kartu bisa lebih cepat jadi.

3. Sudah melakukan perekaman

KTP elektronik bisa jadi sehari bila pengurusnya sudah melakukan perekaman. Artinya, data identitasnya sudah masuk ke dalam sistem sehingga bisa langsung dicetak.

Bila belum ikut perekaman, prosedur jadi lebih panjang. Kita mesti difoto, tanda tangan, dan ambil sidik jari dulu.

Setelah itu, barulah data dicek ke sistem. Jika tidak ditemukan masalah, barulah kartu bisa dicetak.

e-ktp
Bukan hanya penerima, pembeli pungli juga bisa terancam memakai rompi oranye KPK lho (abadkini.com)

4. Tak ada masalah teknis

Ini nih yang kerap bikin warga gemas. Masalah jaringan atau sistem ke server bisa menunda penerbitan KTP elektronik. Peralatan yang rusak juga demikian.

Misalnya komputer yang dipakai untuk memproses data tiba-tiba error. Masalah teknis berupa padamnya listrik juga berpengaruh.

Lewat Permendagri 19/2018, pemerintah berharap warga bisa lebih mudah mendapatkan e-KTP. Selain itu, tak ada lagi pungli yang bikin kita merogoh kocek dalam-dalam untuk hak yang mestinya bisa kita nikmati tanpa membayar.

Bila menemukan indikasi pungli, jangan ragu untuk melapor. Kita bisa melapor lewat situs Lapor yang dikelola pemerintah. Sistem pemerintahan sudah transparan kok. Jangan takut melawan bila menemukan penyelewengan.