5 Program Pemerintah untuk Buruh yang Harus Didukung dengan Melek Keuangan

May Day di depan mata. May Day atau Hari Buruh Internasional adalah cara buruh mengekspresikan diri untuk berjuang demi kesejahteraan. Meski pemerintah sudah menjadikan 1 Mei sebagai hari libur, tapi buruh tetap ingin menggelar aksi di hari itu.

 

Buruh memang menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan dalam urusan kesejahteraan. Tak heran bila mereka selalu menuntut kenaikan upah minimum. Di saat bersamaan, pengusaha pun tak bisa mengakomodir semua tuntutan buruh itu.

 

Pemerintah sendiri tak tinggal diam. Ada sejumlah program pemerintah untuk buruh agar mereka ‘lebih sejahtera’. Program itu antara lain:

 

1.Bantuan uang muka kredit rumah

 flpp

 

Pemerintah sudah menyiapkan skema bantuan uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi pekerja formal yang bergaji di bawah Rp 2,5 juta/bulan. Skema itu melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mereka yang masuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bakal dapat bantuan RP 4 juta.

 

Di samping itu, ada juga bantuan uang muka dari BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan mengurangi biata pengeluaran buruh. Bantuan ini disalurkan kepada buruh yang sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

 

Tentu saja ada syaratnya yang mesti dipenuhi. Syarat dari pihak tenaga kerja antara lain:

 

-Belum punya rumah dengan bukti surat pernyataan bermaterai

– Dapat rekomendasi dari perusahaan

-Upah maksimal Rp 4,5 juta

-Bersedia dipotong gajinya

-Setuju beli rumah yang ditawarkan pengembang (harga rumah, suku bunga, besar uang muka, jangka waktu, dll)

-Dinyatakan layak mendapat KPR

-Pembayaran dilakukan melalui perusahaan

 

2. Sejuta rumah untuk rakyat

proyek sejuta rumah

 

Urusan kebutuhan papan buruh ikut diperhitungkan. Sebagai bukti, pemerintah mencanangkan pembangunan sejuta rumah untuk rakyat. Uniknya, Kegiatan groundbreaking proyek ini bersamaan dengan peringatan May Day.

 

Rencananya, pembangunan rumah berlangsung serentak di 16 provinsi dengan target 300 ribu unit lebih yang terdiri dari rumah tapak dan rumah susun. Sementara sisanya, 700 ribu agar genap sejuta unit masih dalam proses pembebasan lahan.

 

3. Penghasilan tidak kena pajak

ptkp

 

Pemerintah sudah menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang awalnya Rp 1,3 juta menjadi Rp 2 juta. Kebijakan itu berlaku terhitung mulai 1 Januari 2013.

 

Sebelumnya PTKP di kisaran Rp 15.840.000,00 kini dinaikkan  menjadi Rp 24.300.000,00 per tahunnya atau per bulan  Rp 2.025.000,00 untuk setiap wajib pajak lajang.

 

Lain halnya dengan yang menikah di mana tanggungan yang dulunya hanya Rp 1.320.000 kini dinaikkan masing-masing menjadi Rp 2.025.000,00.

 

Artinya, wajib pajak orang pribadi di Indonesia yang memiliki penghasilan bersih Rp 2 juta ke bawah tidak akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan.

 

Kebijakan itu dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2013.

 

 

4. Kartu Indonesia Sehat

kis 

Risiko finansial buruh pada saat jatuh sakit sangatlah rawan. Coba tebak berapa dana yang mesti keluar untuk berobat. Pasti tak sedikit. Inilah kenapa buruh menjadi sasaran dari kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

 

Presiden Joko Widodo sendiri sudah mewajibkan buruh memegang KIS. Kartu pintar ini berfungsi untuk meminimalisir dampak finansial buruh bila jatuh sakit termasuk keluarganya.

 

Maka itulah, KIS yang terintegrasi bersama Program Keluarga Sejahtera dan Program Indonesia Pintar telah didistribusikan sebanyak 4.426.010 kartu kepada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

 

5. Kredit mikro

kredit mikro

 

Bank Indonesia berusaha agar kelompok masyarakat berpendapatan rendah dapat mengakses perbankan. Konkretnya dengan melakukan beberapa inisiatif.

 

Inisiatif itu antara lain :

 

Di samping itu, sejumlah bank juga punya produk kredit bagi yang berpendapatan rendah. Pemberian kredit ini sifatnya menolong sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif atau konsumtif.

 

[Baca: Pinjaman dengan Jaminan KTP dan KK Saja]

 

Itulah sejumlah program pemerintah untuk buruh yang bertujuan demi mensejahterakannya.  Meningkatkan taraf kesejahteraan itu bukan serta merta dilihat dari kenaikan upah minimum saja, tapi juga kesadaran buruh itu sendiri.

 

Ada baiknya buruh melirik ide berusaha agar menjadi sumber pendapatan lain. Tapi yang tak kalah penting, adalah perencanaan keuangan. Banyak orang yang gagal mencapai keinginannya bukan karena tak ada uang tapi gagal merencanakannya.

 

Satu hal lagi, miliki pendapatan di atas rata-rata memang idaman banyak seseorang. Cuma ingat deh buat yang berpenghasilan pas-pasan, bukan berarti tidak dapat melakukan perubahan tingkat kesejahteraan.

 

 

 

Image credit:

  • http://img2.bisnis.com/semarang/posts/2014/05/05/72824/rumah-mrh.jpg
  • http://cdn.tmpo.co/data/2015/03/12/id_379126/379126_620.jpg
  • http://1.bp.blogspot.com/-I-MXi_05pps/UP6_syN1yLI/AAAAAAAAAGQ/zjgguZZxUD4/s1600/PTKP.jpg
  • https://1.bp.blogspot.com/-mchJJhfvaXE/VGRmis_XSEI/AAAAAAAAAHo/9QVTVfIOT2Q/s1600/KARTU%2BINDOESIA%2BSEHAT.jpg
  • http://www.bankmandiri.co.id/images/2009/landing/landing_smallmicrobusiness.jpg